Bangun Kawasan Perbatasan Negara Jadi Tugas Besar

JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Kegiatan dihadiri Menko Polhukam Hadi Tjahjanto selaku Ketua Pengarah BNPP dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP.

Tito menegaskan pengembangan kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar. Kegiatan ini mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan BNPP di tahun 2020-2024 kemudian merencanakan apa yang akan dikerjakan BNPP periode 2025-2029.

Sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang “Membangun Indonesia dari Pinggiran”, BNPP berkomitmen dalam mengembangkan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

“Ini sudah dilaksanakan ada 15 PLBN yang dibangun dan membanggakan kita. Sebanyak 8 PLBN sudah beroperasional penuh dan diresmikan, tinggal 7 PLBN yang belum diresmikan dengan 5 PLBN di antaranya sudah beroperasional serta 2 PLBN lagi sedang tahap pembangunan,” kata Tito.

Hal ini berdasarkan Inpres 6 Tahun 2015 yang dilanjutkan dengan Inpres 1 Tahun 2019, yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi mengenai percepatan pembangunan PLBN.

Menurut dia, aspek pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar dikarenakan negara Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang juga memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada.

Dia berharap dengan target pemerataan pembangunan ini akan menjadikan buffer zone pada daerah kawasan perbatasan. Hal ini akan menjadikan daerah perbatasan menjadi semakin kuat secara ekonomi.

Melalui Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 mampu memperkuat komitmen bersama mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara. Hal ini akan memperkuat penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Dalam kiprahnya membangun kawasan perbatasan tidak terlepas dari kewenangan dan peran pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota.

Menurut dia, pembangunan kawasan perbatasan perlu diperkuat dengan kebijakan daerah dalam rangka mengharmonisasikan dan mensinergikan program/kegiatan daerah.

“Sehubungan dengan hal ini, saya meminta kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota sebagai anggota BNPP memberikan perhatian secara khusus dan serius bagi penguatan kelembagaan yang mengawal perbatasan di daerah. Kemudian, mengalokasikan sebagian anggaran daerahnya dalam kerangka percepatan membangun kawasan perbatasan yang lebih baik, berkembang, dan maju yang menggambarkan kebanggaan wajah bangsa Indonesia,” ungkap Tito.

(jon)