Apa Sikap Politik PDIP di Pemerintahan Prabowo? Puan: Kita Lihat Besok
JAKARTA – Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum diumumkan secara resmi. Di tengah berlangsungnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol, Jakarta, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberi isyarat bahwa keputusan partai masih menunggu hasil pembahasan internal.
Keputusan Masih Dibahas di Rakernas
“Kita lihat besok (hasil Rakernas V PDIP),” kata Puan di sela-sela pelaksanaan Rakernas yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5/2024).
Puan menjelaskan, para peserta Rakernas yang terdiri dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih terus melakukan pembahasan untuk mempertimbangkan arah sikap politik partai. Menurut dia, keputusan akhir akan berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Sikap politik nantinya akan diserahkan kepada Ketua Umum,” ujar Ketua DPR itu.
Megawati Tekankan Perlawanan terhadap Ketidakadilan
Sebelumnya, dalam pidato politik pada pembukaan Rakernas V PDIP, Megawati Soekarnoputri berbicara tegas di hadapan ribuan kader. Presiden ke-5 RI itu menyebut dirinya kini menjadi “provokator” demi kebenaran dan keadilan.
Megawati mengajak kader PDIP untuk tidak gentar melawan ketidakadilan. Dalam pidatonya, ia berulang kali melempar pertanyaan tentang keberanian, yang langsung disambut sorakan peserta rakernas. “Berani apa tidak? takut apa tidak? berani apa tidak? takut apa tidak? berani apa tidak? takut apa tidak?” kata Megawati di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5/2024).
Ia juga menegaskan bahwa sikap melawan ketidakadilan bisa saja dipersepsikan sebagai provokasi oleh pihak lain. Namun, Megawati menolak anggapan itu dan menekankan bahwa langkah tersebut diambil demi prinsip yang ia yakini.
Isu Kecurangan Pemilu Jadi Sorotan
Dalam pidatonya, Megawati juga menyinggung Pemilu 2024 yang menurut dia memperlihatkan anomali. Ia menyebut dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak bisa diabaikan begitu saja, terlebih jika kemudian dinyatakan seolah-olah tidak terjadi.
Megawati bahkan menyoroti klaim Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebut tidak ada kecurangan selama kontestasi berlangsung. Menurut dia, persoalan semacam itu justru menjadi alasan bagi PDIP untuk tetap bersikap kritis dalam membaca situasi politik ke depan.
(abd)
Source link
