Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) membantah pernyataan empat menteri yang bersaksi di persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Kubu AMIN menganggap apa yang disampaikan para menteri tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di masyarakat.
Ketua THN Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir, mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan pemberian perlindungan sosial seperti yang disampaikan para menteri. Namun, yang menjadi permasalahan adalah penggunaan anggaran negara yang sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk meningkatkan elektabilitas calon tertentu.
Ari juga menambahkan bahwa ada indikasi penggunaan uang pajak masyarakat untuk meningkatkan perolehan suara salah satu calon. Sebagai contoh, presiden melakukan kunjungan sebanyak 30 kali antara 22 Oktober 2023 hingga 1 Februari 2024, dan 50 persennya dilakukan di Jawa Tengah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat ada daerah lain dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Aceh yang tidak dikunjungi.
Menurut Ari, penjelasan dari Menkeu Sri Mulyani mengenai kenaikan subsidi energi sebagai alasan tidak tepat. Data dari APBN Kinerja dan Fakta menunjukkan realisasi bansos tahun 2023 lebih tinggi dari yang dianggarkan, namun jumlah masyarakat miskin justru mengalami penurunan.
Dengan adanya perbedaan ini, Ari menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan bukti-bukti kepada majelis hakim di MK. Ini menjadi pertanyaan serius terkait penggunaan anggaran negara dan diharapkan keadilan akan terwujud dalam proses persidangan sengketa Pilpres 2024.
