Jakarta — Ketua Tim Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai akar persoalan Pilpres 2024 bukan sekadar soal prosedur pemilu, melainkan praktik nepotisme yang berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan secara terkoordinasi. Dalam pandangannya, rangkaian peristiwa yang muncul dalam sengketa hasil pemilihan presiden memperlihatkan bagaimana relasi keluarga dan jabatan bisa bertaut dalam proses politik yang semestinya netral.
Nepotisme Jadi Sorotan Utama
Todung menyebut nepotisme sebagai inti dari persoalan yang dipersoalkan kubu Ganjar-Mahfud dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Ia menilai praktik itu membuat nama Presiden Joko Widodo kerap muncul dalam permohonan yang diajukan paslon 03 tersebut.
Menurut Todung, persoalan itu tidak berdiri sendiri. Ia mengaitkannya dengan dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan yang berjalan terstruktur untuk mendukung kemenangan paslon 02. Dalam pandangan kubu Ganjar-Mahfud, situasi itu menciptakan ketidakadilan dalam kontestasi yang mestinya setara bagi semua peserta.
Gibran dan Polemik Aturan Usia
Salah satu titik krusial yang dipersoalkan adalah penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Kubu Ganjar-Mahfud mempertanyakan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerima pendaftaran Gibran tanpa terlebih dahulu mengubah Peraturan KPU yang saat itu menetapkan batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun.
Meski putusan Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi seseorang di bawah 40 tahun untuk maju sebagai capres atau cawapres jika menjabat sebagai kepala daerah hasil pilkada, Todung menekankan bahwa aturan formal KPU belum berubah ketika pendaftaran Gibran diterima. Perubahan itu baru dilakukan pada November 2023.
MK dan Isu Konflik Kepentingan
Todung juga menyoroti Mahkamah Konstitusi yang kala itu dipimpin Anwar Usman, yang merupakan ipar Presiden Jokowi. Dalam pandangan kubu 03, perkara tersebut ikut memperkuat dugaan bahwa nepotisme telah merembes ke lembaga-lembaga penting negara. Gibran sendiri adalah putra Jokowi.
Di tengah sengketa hasil pemilu, rangkaian peristiwa itu menjadi bahan kritik tajam terhadap proses menuju Pilpres 2024. Bagi Todung, yang dipersoalkan bukan hanya hasil akhir, melainkan cara kekuasaan bekerja di baliknya.
Source link
