Manila, 14-15 Maret 2024 — Praktik Indonesia dalam menekan tuberkulosis atau TB mendapat sorotan dalam pertemuan regional Stop TB Partnership Regional Dialogue di Filipina. Di forum yang mempertemukan negara-negara Asia Pasifik itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Stop TB Partnership Indonesia memaparkan langkah yang dinilai penting untuk mengejar target eliminasi TB pada 2030, sekaligus menutup jarak yang melebar akibat pandemi Covid-19.
Indonesia Dorong Pendekatan Lintas Sektor
Pertemuan regional tersebut menegaskan bahwa eliminasi TB tidak bisa dicapai hanya dengan pendekatan kesehatan semata. Kolaborasi lintas sektor, inovasi, kepemimpinan, serta komitmen politik disebut sebagai kunci agar negara-negara di kawasan dapat kembali berada di jalur yang tepat. Para peserta juga menyoroti perlunya peningkatan kesadaran publik, penguatan pembiayaan, dan tindakan nyata di tiap negara.
Dalam diskusi panel bersama para menteri kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan pengalaman Indonesia dalam memperkuat penanggulangan TB setelah pandemi. Menurut dia, digitalisasi layanan, penguatan infrastruktur, percepatan inovasi diagnosis dan pengobatan, serta kemitraan lintas sektor menjadi fondasi yang perlu terus diperluas.
“Di Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional tidak akan membayar fasilitas kesehatan jika tidak memasukkan data pasien ke sistem informasi tuberkulosis. Hal ini dapat membantu pendataan pasien menjadi lebih efisien,” kata Budi.
Vaksin TB dan Komitmen Politik
Budi juga menekankan pentingnya vaksinasi dalam upaya memberantas TB. Ia menilai keberadaan vaksin TB akan menjadi penentu keberhasilan eliminasi, sebagaimana vaksin telah berperan besar pada penyakit menular lain.
“Kita bisa belajar dari kasus cacar yang bisa dihapus karena vaksin. Bahkan, vaksin COVID-19 bisa rampung hanya dalam waktu 22 bulan saja. Oleh karena itu, membingungkan mengapa kita tidak bisa memiliki vaksin yang lebih baik untuk TB. Ini hanya masalah komitmen untuk kita bisa menginovasikan vaksin TB,” ujarnya.
Ia menambahkan, kemitraan di Indonesia menjadi salah satu faktor yang mempercepat langkah eliminasi TB. “Kami percaya kerja kolaboratif akan membawa kesuksesan dalam mengakhiri TB,” kata Budi.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi menegaskan, pelibatan berbagai sektor sejak pencegahan hingga akses layanan telah menghasilkan sejumlah praktik baik dalam beberapa waktu terakhir. “Mulai dari pencegahan, promosi kesehatan, sampai ke pemberian akses layanan semuanya dilakukan dengan pelibatan multisektor, sehingga Indonesia banyak menghasilkan catatan baik untuk eliminasi TB dalam beberapa waktu terakhir,” ujarnya.
DPR, Komunitas, dan Target 2030
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena, yang hadir dalam pertemuan itu, menyoroti pentingnya hubungan yang solid antara lembaga legislatif dan eksekutif. Menurut dia, DPR RI bersama Kementerian Kesehatan terus mendorong program pendidikan dan penyebaran informasi tentang TB.
“Jangkauan yang ditargetkan juga penting, berfokus pada populasi rentan seperti mereka di daerah terpencil, permukiman kumuh perkotaan, penjara, dan komunitas yang terpinggirkan. Kita juga mengupayakan penyebaran pesan pencegahan dan pengobatan TB bisa efektif melalui kampanye yang melibatkan organisasi lokal dan tokoh masyarakat,” kata Melki.
Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia Nurul Luntungan menilai target eliminasi TB pada 2030 hanya bisa dicapai jika kolaborasi disertai investasi yang berkelanjutan. Ia menekankan perlunya memperkuat implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021, yang menjadi salah satu pijakan penting dalam penanggulangan TB di Indonesia.
“Untuk Indonesia dapat mencapai eliminasi TB tahun 2030, kita benar-benar perlu memastikan implementasi Peraturan Presiden no. 67 tahun 2021 terus berjalan dan diperkuat. Hal itu membutuhkan kolaborasi multi-sektor serta pendanaan yang mencukupi di tingkat global, nasional, dan sub-nasional,” tutur Nurul.
Asisten Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Global Jepang, Dr. Eiji Hinoshita, menyampaikan bahwa semua pemangku kepentingan perlu bergerak bersama untuk memperkuat inovasi dalam kesiapsiagaan pandemi dan pengendalian TB. Ia juga menyinggung pentingnya strategi G20 dan dukungan Jepang bagi upaya pengendalian TB di Asia Tenggara.
“Penting untuk menekankan strategi G20 dan berkolaborasi untuk mengakhiri TB pada 2030, di mana saat ini Jepang memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk mengakhiri TB di wilayah Asia Tenggara,” ujar Dr. Eiji Hinoshita.
Senior Adviser Stop TB Partnership Indonesia Prof Tjandra Yoga Aditama menilai praktik baik yang sudah berjalan di Indonesia perlu dijaga agar tidak berhenti sebagai catatan seremonial. Menurut dia, ada tiga hal yang harus terus diperkuat: peningkatan angka kesembuhan, konsistensi pelaksanaan peraturan presiden, serta memasukkan indikator TB dalam agenda Indonesia Emas 2045.
“Peningkatan angka kesembuhan. Kedua, komitmen presiden dalam bentuk peraturan presiden harus dijaga implementasinya. Yang terakhir, pembicaraan tentang indikator TB perlu dimasukkan dalam program Indonesia emas 2045,” jelas Prof Tjandra.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email [email protected]
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid
Source link
