Landasan Pembangunan #2: Demokrasi oleh dan untuk Rakyat Indonesia
Oleh: Prabowo Subianto [diambil dari Buku Paradoks Indonesia dan Solusinya]
Demokrasi Indonesia, menurut Prabowo Subianto, tidak sedang menghadapi ancaman biasa. Dalam pandangannya, proses politik bisa dibeli, diarahkan, bahkan dibajak oleh mereka yang memiliki uang dan kuasa. Ia menyebut partai, survei, pemilih, hingga media sebagai ruang-ruang yang rawan dikuasai kepentingan tertentu, sehingga suara rakyat tidak selalu benar-benar menentukan arah kekuasaan.
Demokrasi yang rentan dibajak
Prabowo menilai bahaya utama datang dari dua sisi: pemimpin yang bisa dibeli dan kelompok oligarki yang memiliki cukup modal untuk memengaruhi para pengambil keputusan. Ia menggambarkan adanya komprador dan kelompok berkepentingan yang berusaha mengambil alih proses demokrasi demi keuntungan di Indonesia. Dalam bahasa yang lebih keras, ia menyebut praktik seperti uang ngarit, uang cendol, hingga serangan fajar sebagai bagian dari realitas politik yang masih hidup.
Yang lebih mengkhawatirkan, kata dia, bukan hanya transaksi politik di permukaan, melainkan kemungkinan manipulasi pada inti demokrasi, yakni kotak suara. Di titik inilah, menurut Prabowo, penyimpangan paling berbahaya bisa terjadi karena menyentuh hasil akhir dari kehendak pemilih.
Survei dan daftar pemilih tak luput dari sorotan
Prabowo juga menyoroti lembaga survei yang menurutnya bisa dipesan sesuai kebutuhan. Ia menyebut ada survei yang dapat dibeli untuk menaikkan posisi calon tertentu, bahkan ada lembaga yang disebutnya bisa bekerja untuk beberapa pihak sekaligus. Situasi itu, menurut dia, membuat publik rentan menerima gambaran politik yang tidak sepenuhnya jujur.
Ia mengaitkan persoalan itu dengan pengalaman Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, ketika keberpihakan sejumlah pelaku survei dinilai tampak di media sosial. Meski begitu, ia mengakui kesadaran masyarakat terhadap praktik semacam ini masih rendah. Ia juga mengingatkan bahwa masih ada 24 persen masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses internet, sehingga edukasi publik menjadi penting agar warga tidak mudah mempercayai hasil survei mentah-mentah.
Pada bagian lain, Prabowo menyinggung daftar pemilih tetap yang kerap bermasalah. Ia menyebut adanya nama ganda, pemilih yang tercatat di TPS berbeda, hingga nama orang yang sudah meninggal tetapi masih masuk daftar. Menurut dia, pengalaman Partai Gerindra sejak ikut Pemilu 2009 menunjukkan persoalan itu terus berulang, termasuk pada Pemilukada DKI 2012, Pemilu 2014, Pemilu 2019, dan Pilkada 2020.
Media, pemodal, dan perang narasi
Prabowo juga memberi perhatian besar pada peran media. Ia menilai banyak media kini dikuasai pemodal besar, sehingga isu-isu penting bisa diabaikan atau dibingkai dengan narasi yang tidak sesuai fakta. Dalam pandangannya, kondisi ini berbahaya karena masyarakat menggantungkan harapan pada media untuk mendapat pencerahan dan memahami demokrasi secara jernih.
Ia bahkan mengapresiasi media yang secara terbuka menyatakan keberpihakan kepada partai, kandidat, atau isu tertentu, ketimbang berpura-pura netral namun sesungguhnya membawa agenda tersembunyi. Baginya, kejujuran sikap lebih baik daripada mengaku independen tetapi bekerja untuk kepentingan tertentu.
Prabowo menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan karena itu media kerap dijadikan senjata. Ia mengaitkan hal itu dengan keterbukaan arsip-arsip negara adidaya dari era 1960-an, yang menurutnya memperlihatkan bagaimana media pernah dipakai untuk memengaruhi opini politik di Indonesia. Ia juga mengingatkan, praktik serupa bukan mustahil masih berlangsung, bahkan di negara seperti Amerika Serikat yang disebutnya mengalami gangguan dalam pemilu 2016 dan 2020.
Source link
