Beberapa peristiwa penting yang menarik perhatian publik telah terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2023. Mulai dari rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) hingga Jakarta yang menjadi kota paling berpolusi di dunia. Suara.com merangkum berbagai peristiwa ini dalam kaleidoskop polemik Jakarta 2023.
Rencana penerapan ERP sebenarnya sudah lama diutarakan, namun terkendala dan akhirnya gagal lelang. Namun, Heru Budi Hartono kembali mencoba program pengurangan kemacetan dengan merancang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE). Namun, rencana ini ditolak keras oleh masyarakat, terutama ojek online (ojol), dan polemik ini berlangsung sejak Januari 2023 hingga Februari.
Pada bulan Januari, KPK melakukan penggeledahan kantor DPRD DKI terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogadung tahun 2018. Hasil penggeledahan mengamankan sejumlah barang, termasuk dokumen dan alat elektronik.
Beberapa pejabat di lingkungan Pemprov DKI juga diperiksa karena memamerkan kekayaan yang tidak sewajarnya di media sosial. Kemudian, anggota DPRD DKI, Cinta Mega, ketahuan bermain judi slot saat rapat paripurna, dan akhirnya dipecat dari partainya.
Selama pertengahan tahun, Jakarta mendapat sorotan karena masalah polusi udara. Pemprov DKI membentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara dan memasang alat penyemprot kabut air untuk mengurangi polusi udara. Satgas juga menutup sejumlah pabrik yang dianggap menjadi salah satu pelaku pencemaran udara. Masalah terkait uji emisi juga menuai penolakan keras dari masyarakat.
Masalah konflik terjadi di Kampung Bayam, Jakarta Utara, terkait pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang membuat warga tergusur. Warga dijanjikan hunian yang dikelola oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro), namun ketika pembangunan rampung, warga tak boleh langsung menempatinya karena ada selisih paham soal penetapan tarif. Mereka menggelar tenda di dekat tempat tinggal lama dan berulang kali unjuk rasa di depan Balai Kota DKI. Hingga menjelang Piala Dunia U-17 di JIS, Pemerintah Kota Jakarta Utara memberikan hunian sementara pada warga di sejumlah rusun. Namun, sejumlah warga kembali dan bahkan menempati secara paksa bangunan KSB itu. Mereka tetap ngotot ingin tinggal di bangunan yang sudah dijanjikan pemerintah.
