Proses Pekerjaan: Tujuan Mulia 7
Pemerintahan yang bersih tidak lahir dari janji umum semata, melainkan dari reformasi yang dirancang sampai ke detail paling teknis. Di tengah tuntutan publik terhadap negara yang transparan dan akuntabel, penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi kembali ditekankan sebagai fondasi utama untuk menekan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Dalam dokumen komitmen Prabowo dan Gibran, agenda itu tidak diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sebagai syarat agar negara mampu bekerja lebih efektif dan responsif. Reformasi dipandang perlu bukan hanya untuk membenahi tata kelola, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk penyalahgunaan sistem dan lemahnya pengawasan.
Reformasi Politik dan Hukum Jadi Titik Awal
Di bidang politik, komitmen yang disampaikan mencakup penataan sistem pendanaan politik agar lebih transparan dan menjaga independensi. Selain itu, pembangunan Single Identity Number (SIN) dan sistem informasi administrasi serta basis data kependudukan disebut penting untuk mencegah identitas ganda, menyulitkan penyalahgunaan data, dan membantu pelacakan aset maupun persoalan NIK ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Langkah lain yang ditekankan ialah perbaikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, baik dari sisi kualitas maupun integritas. Hak konstitusional warga negara juga disebut harus dijamin melalui perbaikan data pemilih yang terhubung dengan sistem kependudukan yang lebih tertib.
Penegakan Hukum Didorong Lebih Tegas
Di sektor hukum, agenda yang diusulkan mencakup pembentukan Pusat Legislasi Nasional sebagai think-tank dalam penyusunan kajian peraturan perundang-undangan. Tujuannya, agar proses legislasi tidak berjalan reaktif, melainkan ditopang kajian yang lebih kuat dan terukur.
Dokumen itu juga menekankan penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Supremasi hukum disebut harus dijaga agar tidak dipakai sebagai alat politik kekuasaan. Dalam kerangka itu, kompetensi hakim dan aparat peradilan lain juga hendak ditingkatkan, bersamaan dengan penguatan independensi peradilan.
Upaya pemberantasan korupsi dirancang lebih sistematis dengan memperkuat KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. KPK bahkan diproyeksikan menjadi pusat keunggulan dalam pencegahan korupsi, termasuk melalui kerja sama edukasi dengan sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.
Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Jadi Sasaran
Pada sisi pencegahan dan pemberantasan narkoba, pemerintah didorong memperluas pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba sejak dari keluarga dan sekolah. Penguatan lembaga rehabilitasi, deteksi dini di kalangan pelajar dan mahasiswa, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum juga masuk dalam daftar prioritas.
Untuk judi online, pendekatan yang diajukan mencakup penutupan akses ke situs perjudian, peningkatan kesadaran masyarakat, serta deteksi dini bersama berbagai pihak. Sementara itu, pencegahan penyelundupan diarahkan pada penguatan deteksi dan pengawasan terhadap penyelundupan manusia maupun barang ilegal, termasuk narkoba.
Tata Kelola Pemerintahan dan Penerimaan Negara
Di luar aspek penegakan hukum, agenda reformasi tata kelola pemerintahan juga mendapat tempat. Salah satu poin yang disebut ialah peninjauan kembali pemekaran daerah administrasi berdasarkan kajian mendalam mengenai rentang kendali optimal, terutama bagi negara kepulauan yang luas.
Pemerintah juga ditargetkan meningkatkan pendapatan negara, baik dari pajak maupun nonpajak, untuk menopang belanja negara di bidang kesehatan, pendidikan, sains dan teknologi, serta kesejahteraan sosial. Dalam daftar itu, pembentukan Badan Penerimaan Negara baru, penyesuaian PTKP, penurunan tarif PPh 21, hingga pencegahan kebocoran penerimaan negara turut dimasukkan.
Di sektor ekonomi, pencegahan misinvoicing, kewajiban pengolahan bahan mentah di dalam negeri, perbaikan birokrasi ekspor-impor, penyimpanan devisa hasil ekspor di bank dalam negeri, digitalisasi pemerintahan, serta pembebasan pajak penghasilan selama tiga tahun bagi UMKM baru tercatat sebagai bagian dari rangkaian kebijakan. Seluruhnya ditempatkan dalam kerangka besar membangun pemerintahan yang lebih tertib, efisien, dan mudah diawasi publik.
Dan seterusnya sampai poin ke-90.
