Anies Ingin Lanjutkan Program DP 0 Persen, Arah Kebijakannya Disebut Tetap Sama seperti di Jakarta

Suara.com – Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyatakan akan melanjutkan program hunian dengan skema DP 0 persen apabila terpilih sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Gagasan itu bukan hal baru bagi Anies. Program serupa pernah ia jalankan ketika memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur.

Pernyataan tersebut disampaikan Anies dalam Rapat Kerja Nasional DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2023). Di hadapan para pengembang, Anies menekankan perlunya memperluas akses kepemilikan rumah, terutama bagi kelompok yang selama ini sulit menjangkau kredit perumahan.

Fokus pada akses KPR untuk semua kalangan

Anies mengatakan salah satu arah kebijakan yang ingin ia dorong adalah membuat Kredit Pemilikan Rumah atau KPR bisa diakses lebih luas. Menurut dia, kebutuhan memiliki rumah tidak semestinya hanya dimiliki mereka yang bekerja di sektor formal.

“Salah satu misi utama kita adalah membuat KPR untuk semua, bagaimana kredit perumahan rakyat bisa diakses untuk semua agar warga Indonesia yang hari ini berkeinginan untuk memiliki rumah, memiliki kebutuhan punya rumah,” ujar Anies.

Usai acara, ia kembali ditanya mengenai apakah konsep yang dimaksud sama dengan program DP 0 persen yang dulu ia canangkan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Anies menjawab singkat bahwa keduanya memang menjadi bagian dari skema yang ingin diteruskan.

“Dua-duanya (skema DP 0 dan kemudahan kredit),” kata Anies kepada wartawan.

Manfaatkan lahan pemerintah yang belum dipakai

Selain soal pembiayaan, Anies juga menyoroti persoalan lahan yang kerap menjadi hambatan dalam penyediaan hunian terjangkau. Ia menyebut pemerintah memiliki banyak aset tanah yang tidak lagi digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program perumahan.

Menurut Anies, skema itu penting agar hunian terjangkau tetap berada di lokasi yang dekat dengan pusat aktivitas warga, khususnya di kawasan perkotaan. Dengan begitu, masyarakat tidak dipaksa memilih antara harga rumah yang murah atau lokasi yang strategis.

“Ini mereka sering mengalami kesulitan lahan, di sisi lain pemerintah punya banyak lahan. Pemerintah punya banyak lahan, dibuat mekanisme untuk memudahkan bagi akses lahan, terutama bagi akses-akses perkotaan,” tuturnya.

Masuk dalam visi-misi AMIN

Gagasan serupa juga tercantum dalam visi-misi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau AMIN. Dalam dokumen itu, keduanya menempatkan hunian terjangkau sebagai bagian dari janji kebijakan, termasuk untuk anak muda dan pekerja informal.

Dalam dokumen tersebut disebutkan, AMIN berkomitmen menyediakan rumah layak yang dekat pusat kota dan terjangkau bagi semua kalangan. Mereka juga menyebut akan menyediakan KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk anak muda yang belum memiliki rumah, serta hunian layak dengan sistem sewa yang terjangkau.

Dengan penegasan itu, isu perumahan tampak menjadi salah satu titik penting dalam tawaran kebijakan Anies. Bukan hanya soal melanjutkan program lama, tetapi juga memperluas sasaran agar lebih banyak warga bisa masuk ke skema kepemilikan rumah yang selama ini sulit dijangkau.