JAKARTA – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menekankan bahwa pelayanan publik di daerah tak lagi cukup hanya cepat. Layanan juga harus murah, mudah dijangkau, dan mampu menyajikan informasi yang sederhana agar benar-benar dipahami masyarakat.
Pesan itu disampaikan Yusharto saat menjadi narasumber dalam Workshop Inovasi Daerah yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumedang di Ruang Rapat Tampomas, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (12/7/2024). Ia menilai, tuntutan warga terhadap layanan pemerintah daerah kini semakin tinggi, sehingga pemda dituntut bergerak lebih adaptif.
Inovasi tak bisa berjalan sendiri
Menurut Yusharto, peran daerah sangat menentukan dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas. Namun, inovasi tidak dapat dikerjakan secara terpisah. Kolaborasi antarsatuan kerja dinilai menjadi kunci untuk membangun sistem layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
“Tidak ada organisasi yang bisa menyelesaikan permasalahannya sendirian, dia harus tetap berkolaborasi dengan satuan kerja yang lain dan kolaborasi ini barangkali bisa jadi salah satu penyelesaian dari masih rendahnya kualitas pengembangan organisasi atau kelembagaan kita yang ada saat ini,” ujarnya.
Teknologi dan anggaran harus dipandang lebih fleksibel
Selain kolaborasi, Yusharto menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada anggapan bahwa inovasi selalu membutuhkan biaya besar.
Menurut dia, justru inovasi dapat menjadi cara untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Karena itu, daerah perlu mulai mencari creative funding agar berbagai program tetap berjalan tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Yusharto mencontohkan bagaimana pemanfaatan modal sosial dapat membuka ruang inovasi yang berdampak besar. Ia menyebut Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, mampu membangun 30 jembatan non-APBD dengan menggerakkan potensi masyarakat. “Memanfaatkan modal sosial di masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan infrastruktur yang nilainya luar biasa,” katanya.
Sumedang didorong terus memperkuat inovasi
Bagi Pemkab Sumedang, dorongan itu menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas layanan publik tidak hanya bertumpu pada anggaran, tetapi juga pada keberanian merancang cara kerja yang lebih efisien. Di tengah tuntutan masyarakat yang ingin layanan serba cepat dan praktis, daerah dituntut menata ulang pola pelayanan agar lebih dekat dengan kebutuhan warga.
Yusharto menegaskan, inovasi daerah semestinya tidak berhenti pada gagasan, melainkan hadir dalam bentuk layanan yang terasa manfaatnya langsung oleh masyarakat.
(cip)
Source link
