Jokowi Buka Peluang Reshuffle Kabinet Usai Risma-Pramono Mundur, Ini Tanggapan PDIP
Jakarta — Isyarat perombakan kabinet kembali menguat setelah Presiden Joko Widodo membuka peluang reshuffle menyusul mundurnya Tri Rismaharini dan Pramono Anung dari Kabinet Indonesia Maju. Situasi ini memunculkan spekulasi baru soal komposisi kabinet di penghujung masa pemerintahan Jokowi, terutama karena dua posisi strategis itu ditinggalkan bersamaan.
PDIP Sebut Jabatan Menteri adalah Tugas Negara
Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menegaskan, jabatan menteri pada dasarnya merupakan penugasan negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurut dia, kader partai yang dipercaya masuk kabinet wajib menuntaskan tugas sampai akhir selama masih diberikan amanah oleh presiden.
“Artinya pada saat ditugaskan menjadi menteri, maka fungsi yang dilaksanakan adalah fungsi tugas kenegaraan, sehingga kalau misalnya kami diberikan penugasan tersebut, sebagai kader partai tentu harus melaksanakan hingga tuntas tanggung jawabnya,” ujar Seno, Sabtu (7/9/2024).
Tidak Persoalkan Jika Ada Reshuffle
Meski begitu, Seno menegaskan PDI Perjuangan tidak mempersoalkan apabila kadernya yang masih duduk di kabinet terkena reshuffle. Ia menyebut keputusan untuk mengganti menteri sepenuhnya berada di tangan presiden sebagai hak prerogatif kepala negara.
“Apabila ada keinginan untuk memberhentikan kader-kader kami di dalam jabatan resmi kenegaraan tentunya itu menjadi hak prerogatif presiden, silakan saja jika merasa sudah tidak memerlukan pemikiran kerja dan jasa dari para kader kami,” kata dia.
Ia menambahkan, bila masih diberi kepercayaan, kader PDIP akan tetap menjalankan mandat tersebut sampai selesai. Menurut Seno, komitmen itu sudah menjadi bagian dari disiplin politik yang harus dijaga kader partai ketika menerima penugasan di pemerintahan.
Risma dan Pramono Mundur untuk Fokus pada Penugasan Baru
Seno juga menjelaskan alasan Tri Rismaharini dan Pramono Anung memilih melepas jabatan menteri. Keduanya, kata dia, tidak ingin fokus mereka terpecah karena mendapat penugasan baru dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk maju di Pilkada 2024.
“Kami tidak ingin terbagi fokusnya dengan melaksanakan dua tanggung jawab sekaligus yang sama-sama penting. Maka tentu saja saat ditugaskan menjadi kepala daerah memutuskan untuk mundur, Mas Pram misalnya kemudian juga Bu Risma,” ucap Seno.
Ia menilai langkah itu menunjukkan sikap fokus terhadap penugasan partai. Risma dan Pramono, menurut dia, perlu turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi sebagai bagian dari kesiapan mereka menghadapi kontestasi politik daerah.
“Maka diperlukan suatu langkah yang sifatnya fokus kepada penugasan partai yang diberikan sebagai calon gubernur, maka tentu saja harus mengurus mundur dari jabatan menteri. Ya itu bentuk gentlemen yang saya rasa menjadi satu komitmen untuk fokus pada penugasan sebagai calon kepala daerah,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi sinyal akan segera melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat setelah Risma mundur dari Menteri Sosial dan Pramono Anung meninggalkan jabatan Sekretaris Kabinet. Source link
