JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai poros utama arah politik partainya. Dalam pidato pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024) malam, Hary Tanoesoedibjo atau HT menegaskan bahwa kehadiran Partai Perindo di panggung politik nasional harus memberi dampak nyata, bukan sekadar menambah jumlah partai.
Tiga fokus yang disebut HT
Di hadapan kader dan peserta Mukernas, HT menyebut ada tiga fokus utama yang harus dijalankan partainya untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Menurut dia, langkah itu menjadi ukuran apakah Partai Perindo benar-benar hadir sebagai kekuatan politik yang relevan bagi masyarakat.
“Sehingga sasaran Partai Perindo, kehadiran Partai Perindo di peta politik nasional dalam membangun kesejahteraan rakyat berfokus dalam tiga hal utama,” ujar HT dalam pidato politiknya.
Rakyat kecil, pendidikan, dan pemberantasan korupsi
Fokus pertama, kata HT, adalah mempercepat kesejahteraan rakyat kecil. Ia menilai, jika kelompok masyarakat paling bawah cepat merasakan perbaikan hidup, maka mesin ekonomi nasional akan bergerak lebih besar dan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Karena itu, menurut dia, kebijakan yang berpihak menjadi syarat yang tak bisa ditawar, baik melalui jalur eksekutif maupun legislatif.
Fokus kedua ialah memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. HT menekankan bahwa pendidikan yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas nasional dan mempercepat mobilitas sosial masyarakat kecil.
Adapun fokus ketiga adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. HT menilai, dana negara yang bisa diselamatkan dari praktik korupsi semestinya dialihkan untuk membangun manusia dan menopang pembangunan yang dibutuhkan bangsa.
Dalam forum itu, HT kembali menegaskan bahwa komitmen Partai Perindo bukan hanya soal posisi politik, melainkan soal bagaimana kebijakan publik benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga. (kri)
Source link
