Di tengah gelombang demonstrasi yang berulang dari mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat, Pakar hukum tata negara Andi Asrun menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap akan menuntaskan masa jabatannya sesuai jadwal. Menurut dia, spekulasi soal lengser paksa tidak memiliki dasar yang kuat bila melihat mekanisme ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.
Jokowi diyakini tetap selesai pada 20 Oktober 2024
Andi menyatakan keyakinannya bahwa Jokowi akan mengakhiri masa jabatan pada 20 Oktober 2024 dengan baik. Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono di iNews, Selasa (27/8/2024). Ia menegaskan, dinamika politik dan aksi protes di jalan tidak serta-merta bisa menggugurkan jabatan presiden.
“Saya punya keyakinan Pak Jokowi selesai tanggal 20 secara husnul khatimah,” kata Andi.
Ia menjelaskan, pemberhentian seorang kepala negara bukan perkara yang bisa terjadi hanya karena tekanan massa. Prosesnya, kata dia, panjang dan berlapis, melibatkan lembaga negara seperti DPR serta tahapan pembahasan yang tidak sederhana.
Lengser presiden tak cukup hanya dengan demo
Andi menilai, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pelengseran presiden selalu berkaitan dengan mekanisme kenegaraan yang jelas. Ia mencontohkan Soekarno dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang sama-sama berakhir melalui proses politik dan konstitusional, bukan semata-mata karena demonstrasi.
“Bung Karno itu proses keruntuhan kekuasaan Soekarno memang didahului oleh demo-demo mahasiswa segala macam, tetapi proses kenegaraan yang menentukannya. Dia ditolak pidatonya makanya dicabut kekuasaannya,” ujarnya.
Soal Gus Dur, Andi juga menekankan adanya jalur formal dalam pemberhentian presiden. Menurut dia, saat itu ada keputusan politik yang berjalan melalui lembaga negara, termasuk DPR.
Bandingkan dengan era Soeharto
Adapun Presiden Soeharto, kata Andi, jatuh karena akumulasi krisis yang panjang, termasuk krisis ekonomi dan situasi politik yang memburuk. Ia menyebut peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti sebagai bagian dari rangkaian tekanan yang mempercepat runtuhnya kekuasaan saat itu.
“Kalau Pak Harto memang ini akumulasi, krisis ekonomi, tertembaknya 4 orang mahasiswa Trisakti itu. Yang riil cuma satu, dua (Soekarno-Gus Dur) ini melalui mekanisme kenegaraan walaupun didahului dengan demo-demo,” tuturnya.
Karena itu, Andi menilai wacana melengserkan Jokowi lewat tekanan jalanan lebih banyak bersifat emosional ketimbang realistis. Ia mengajak publik untuk lebih fokus pada agenda politik yang lebih dekat, yakni Pilkada 2024.
“Saya kira yang lebih rasional bagaimana kita menghadapi Pilkada aja dah, nggak usah bicara terlalu jauh dan tidak masuk akal,” tandasnya.
Caption: Pakar hukum tata negara, Andi Asrun meyakini, jika kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024 sesuai dengan ketentuan yang ada. (abd)
Source link
